bidang perumahan dan kawasan permukiman. Website. bidang perumahan dan kawasan permukiman

024 – 7608202, 7608434. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman; g. pemahaman stakeholders khususnya bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam konteks kebencanaan dan kedaruratan. dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; d. bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan Nasional; c. button. bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman. pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan. Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang perumahan, kawasan permukiman, cipta karya, tata ruang, dan pertanahan yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo. Judul. Lahan semakin terbatas dan nilai lahan semakin meningkat. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman; dan 3. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman, mempunyai tugas : Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan perumahan dan kawasan permukiman. Pengertian Perumahan. 15/2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. LINK TERKAIT. Begitu juga dengan instansi lainnya yang mengusulkan untuk ditambahkan bidang usaha baru sesuai dengan perkembangan. NSPK bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). bidang sanitasi; dan e. (1) Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,. PENYEDIAAN PERUMAHAN utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana. Ketua Satgas. pendanaan dan sistem pembiayaan 11. STATUS PERATURAN. Tahun Peraturan : 2014. Bidang Perencanaan Sumber Daya Air; f. : disperakim@jatengprov. Mempunyai tugas pokok Mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kebijakan bidang perumahan dan pertanahan. Lihat Video Lainnya. mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum; e. 300 ha), kawasan perdesaan (7. 1. Diubah dengan : PP No. Dalam halnya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya 2 rumah menengah dan rumah sederhana 3 kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. Selengkapnya. bahwa setiap orang berhak. ) Kawasan Permukiman, 3. Indonesia June 10 2021. Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas dan wewenang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 18. prasarana, sarana, dan utilitas umum; e. Dalam rakor I ini salah satunya adalah. Kepala Dinas. Lingkungan perumahan harus dilayani sistem persampahan yang mengacu padaV. Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan di Provinsi Jawa Timur. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. pdf. 2 ISU-ISU STRATEGIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PAYAKUMBUH. Hasil perencanaan dan perancangan Rumah harus memenuhi standar. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bengkulu Selatan Bidang Perumahan Melakukan Verifikasi Lapangan Terhadap PSU Perumahan Yang Di. Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec. Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kec. 6. PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEDOMAN PENENTUAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DAN PEKERJAAN UMUM (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. H. Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Situasi terkini di lapangan menunjukkan sekitar 9,12% rumah tangga dari 64,1 juta rumah tangga di Indonesia tinggal di dalam kondisi rumah yang tidak layak huni 1 dan terdapat 38. : dpkp@kedirikab. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kontak Kami (031) 8287275;. Pasal 2 (1) Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 233 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah. Relokasi program pemerintah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam hal ini merupakan kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). bahwa berdasarkan pertimbangan seb agaimana dimaksudDinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya Tahun 2016 -2021 III-7 (2) Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan yang dilaksanakan Seksi Perumahan Umum Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sesuai perannya dalam pengaturan,. d. 20. Selasa, 6 September 2022 bertempat di Hotel Santika Premiere diadakan Rapat Koordinasi I : Pembinaan Penyelenggaraan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam Kolaborasi dan Inovasi Bidang PKP di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;. 18. di bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. Penyelenggaraan. 2. Pada 12 Februari 2020 pimpinan DPR. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan. Berdasarkan UU No. pengendalian penyelenggaraan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi; Perubahan - Penyelenggaraan - Perumahan - Kawasan Permukiman . 2. pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Nama Jabatan : Kepala Bidang Perumahan 2. Bidang Perumahan dan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , menyelenggarakan fungsi: a. LOMBOK TENGAH. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman . Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Bidang Perumahan dan Permukiman,membawahkan : a) Seksi Pengelolaan Air Bersih; b) Seksi Sanitasi dan Penyehatan Lingkungan; c) Seksi Penataan Kawasan Perumahan. BALAI KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN. , 2019). Deskripsi Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman. 000 100 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Dinas Perumahan Rakyat. 17. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Mekanisme monev pembangunan perumahan. :Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Merupakan Instansi Pemerintah Provinsi Bali yang berpusat di Jalan Beliton No 2, Denpasar, Bali dengan mempunyai beberapa wilayah kantor pembantu, seperti bidang Perumahan dan Pertanahan yang berlokasi di Jalan Tukad Batanghari XIV. 534/KPTS/M/2001) MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH, Menimbang : a. di bidang perumahan dan kawasan permukiman; e. Adanya ketidaksesuaian jumlah hunian yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang akan menempati 3. mengoordinasikan tugas dalam rangka peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat dibidang perumahan, kawasan permukiman dan tata bangunan. PENYEDIAAN PERUMAHAN; RUMAH TIDAK LAYAH HUNI (RTLH) PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN KUMUH; PEMBIAYAAN PERUMAHAN; DOKUMEN PERENCANAAN . 9. Dalam rangka memeriahkan Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Probolinggo gelar lomba-lomba antar pegawai pada Jumat (18/8) pagi di halaman kantor setempat. Bagian Keempat Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Pasal 11 (1) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan terhadap kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. pelaksanaan administrasi Dinas; dan g. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh. id : 56 hlm. Kepala Bidang Kawasan Permukiman A. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh. BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan berasaskan: a. Yanita Petriella -. : 024 – 7600247, 7608533, 7603586, 7608581. KOMPETENSI LEVEL KOMPETENSI 1 Perencanaan (Per) Menyusun program kerja sesuai dengan rencana strategis (Per. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas berfungsi sebagai berikut : Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya; Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota; undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; f. Kemitraan dan Kelembagaan Bidang Perumahan. Download. pembinaan 4. Serah Terima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Denpasar. Keterlibatan lintas sector dalam semua tahapan harus mempertimbangkan keselarasan sosial budaya dan ekonomi di kawasan. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. b. Bidang Kawasan Permukiman,yang membawahkan : 1. PPID Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar. penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman; h. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Menyelesaikan studi dari teknik arsitektur dari Universitas Trisakti, Didiet melanjutkan gelar master-nya di Universitas Indonesia di bidang Perencanaan dan Kebijakan Publik. Bidang Perumahan melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategis, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis pengkajian,. Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batanghari. peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. f. Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar, juga mempunyai fungsi yang sangat dalam perannya sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kulaitas generasi yang akan datang, serta merupakan pengejewantahan jati diri. Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah dalam Penataan Kawasan Kumuh. standar pelayanan minimal di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau c. Pembangunan Rumah berupa bantuan sosial (bansos) berupa stimulant dalam bentuk material/bahan bangunan berupa panel RUSPIN untuk strukturnya dan kelengkapan arsitektural berupa bahan penutup dinding, rangka dan penutup atap, dan kusen pintu. RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2039 DENGAN'RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,. ABSTRAK: bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai salah satu. Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga kami berhasil mewujudkan sebuah website resmi untuk Dinas PUPRPKPP. Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam penatakelolaan bangunan gedung dan kawasan permukiman, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu mengatur Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman. perumusan kebijakan bidang perumahan, kawasan permukiman dan bidang pertanahan; b. Mengingat akan dimulainya RPJMN tahun 2020-2024 maka sangat penting untuk menata menata kembali data dan indikator yang akan digunakan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi. Bidang Permukiman Bidang Pemakaman Bidang Penerangan Jalan Umum Bidang Pengadaan Tanah Bidang Umum;. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN. Perumusan kebijakan teknis bidang. 2021/No. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11ayat (2) meliputi: (5) b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan. Anda dapat berlangganan untuk mendapatkan notifikasi dan info penting di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dari pengelola JDIH PUPR langsung lewat. Selanjutnya, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 40 dinyatakan bahwa 2. d. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang mengacu pada RPJMD dan berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang perumahan dan permukiman. 000. Satu bidang dimana selalu ada kekurangan baik di negara maju maupun berkembang yang diakibatkan tekanan penduduk ialah bidang. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana kerja“ antara lain ruangan, meja, perangkat komputer, aplikasi yang berwujud. PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA. U. pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. 1. Perkim id didedikasikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan penataan perumahan dan kawasan yang sehat, aman, nyaman, produktif, dan lestari melalui pengkajian dan penelitian. . Perumusan kebijakan teknis bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 2. 2018-2023 yang ditetapkan pada Tanggal 4 Maret 2019, khususnya pada Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta. 1. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan. perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. penguasaan,. Sedangakan nama – nama pejabat ada di Lampiran 1. Pasal 6 (1) Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan: a. Kegiatan Evaluasi Kinerja Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan. 14/RW. Merencanakan dan melaksanakan pengamanan tebing kawasan perumahan dan permukiman yang. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana. 7denpasar Telp. rumah, perumahan, kawasan permukiman, psu dan pertanahan; d. id (031) 8287275 |. Diubahnya UU No. Perumusan kebijakan teknis bidang kawasan permukiman. Melaksanakan pendataan dan perencanaan di bidang kawasan permukiman; 3. Bidang Perumahan dan Pemukiman dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Tata Kota dalam penyelenggaraan perencanaan,. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR PERKIM) Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman; f. 2016/NO. Draft RUU Cipta Kerja ini terdiri dari 174 pasal dan 79 undang-undang terdampak dan salah satu undang-undang yang diubah di dalam RUU Cipta Kerja adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“ UU No. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. SELENGKAPNYA. Dalam kaitannyadengan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka isu berarti berbagai hal,situasi atau masalah yang perlu direspon oleh suatu kebijakan, program dan berbagaikegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, agar apa yang menjadi tanggungjawabnegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011tentang Perumahan dan. Dari target yang harus dicapai pada tahun 2019 tersebut pada TA 2016 direncanakan dapat ditangani untuk Panduan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Permukiman 1-1 fkawasan perkotaan (9. pelaksanaan kebijakan bidang perumahan, kawasan • KEBUTUHAN ANGGARAN Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp. Selamat Datang Di Website Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur (031) 8287275 | dpucktr@jatimprov. Seksi Pembangunan Rumah Swadaya. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan sarana prasarana utilitas umum dibantu oleh 2 (dua) seksi, yaitu: 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ; 3. 2021. penyusunan perencanaan teknis dan program, pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman; b. Pemerintah telah menyusun draft RUU Omnibus Law yang terdiri dari RUU Cipta Kerja, RUU Fasilitas Pajak dan RUU Ibu Kota Negara. Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperlihatkan: Pemilihan lokasi, dilakukan melalui: Sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan. :. Seksi Pendataan, Perencanaan dan Evaluasi Kawasan Permukiman; dan; 2. penyediaan tanah 10. Permasalahan perumahan dan pemukiman merupakan permasalahan yang parallel, permasalahan yang saling merambat dan terkoneksi satu sama lain. 18. Wadah koordinasi terkait pembangunan perumahan dan permukiman di daerah 3. Pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati No. Sekretariat; b. Bidang Kawasan Permukiman; dan d. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Grobogan baru menyusun dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah ( RP4D ) Kab. (2) Kebijakan Perumahan dan kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. Diubahnya UU No. pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. keterjangkauan dan kemudahan; f. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN. id: 8 hlm. a) SNI 19-2454-2002tentang Tata cara teknik operasional pengolahan sampah perkotaanW. i. Lingai, Kec. Terdampinginya Tim Teknis, konsultan penyusun aplikasi basis data, dan konsultan pengembangan sistem informasi perumahan, kawasan permukiman dan.